Rangkuman Materi Sejarah "Tirani Matahari Terbit"

A.     Menganalisis Awal Pemerintahan “Saudara Tua”

1.     Penguasaan Kepulauan Indonesia

Sejak pengeboman Pearl Harbour oleh angkatan udara Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan ke angkatan laut Amerika Serikat di Pasifik. Kemenangan pasukan Jepang seolah-olah tak dapat dikendalikan dan pasukan itu berturut-turut menghancurkan basis militer Amerika. Selain itu, serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia tersebut bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak tanah, timah, dan aluminium. Sebab, persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik.

Pada Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan seluruh Maluku Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan (12 Januari 1942). Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu Jepang melakukan serangan ke Jawa (Februari 1942). Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam upaya menguasai Jawa, telah terjadi pertempuran di Laut Jawa, yaitu antara tentara Jepang dengan Angkatan Laut Belanda di bawah Laksamana Karel Doorman.  Tetapi belanda dan laksamana karel doorman gagal . Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di tiga tempat, yakni di Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri. Kemudian pendaratan di Eretan Wetan-Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tonishoridan pendaratan disekitar Bojonegoro dikoordinir oleh Mayjen Tsuchihash.

Untuk menghadapi pasukan Jepang, sebenarnya Sekutu sudah mempersiapkan diri, yaitu antara lain berupa tentara gabungan ABDACOM dan sebagainya . Meskipun demikian, tentara Jepang mendarat di Jawa dengan jumlah yang sangat besar, sehingga pasukan Belanda tidak mampu memberikan perlawanan. Tanggal 5 Maret 1942 Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg (Bogor). Dengan mudah kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Jenderal Ter Poorten atas nama komandan pasukan Belanda/Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Gubernur Jenderal Tjarda ditawan. Namun Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian (exile government) di Australia di bawah pimpinan H.J. Van Mook.

Sejak Jepang berkembang menjadi negara industri dan tampil sebagai imperialis, Jepang mulai membutuhkan daerah-daerah baru. Salah satu daerah baru yang dimaksud adalah Indonesia. Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri Jepang. Di samping itu, juga terdorong oleh ajaran yang berkaitan dengan Shintoisme, khususnya tentang Hakkoichiu, yakni ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran ini diterjemahkan bahwa Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab. Ajaran Hakko ichiu diperkuat oleh keterangan antropolog yang menyatakan bahwa bangsa Jepang dan Indonesia serumpun.

2.     Selamat Datang “Saudara Tua”

Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielu-elukan sebagai “Saudara Tua” yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan Belanda. Dimana-mana terdengar ucapan “banzai-banzai” (selamat datang-selamat datang). Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan Lagu Indonesia Raya, di samping Lagu Kimigayo. Bendera yang berwarna Merah Putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan Bendera Jepang Hinomaru. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu, diperkuat pula dengan ramalan jayabaya.

Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah “saudara tua”, jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan progandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama “Gerakan Tiga A”.

3.     Pembentukan Pemerintahan Militer

Pada tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara jepang untuk melibatkan penduduk  dalam kemiiliteran . Pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer :

a)      Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (Tomi Shudan) untuk Sumatera. Pusatnya di Bukittinggi.

b)      Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas(Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkantai).

c)      Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar

Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut:

a.      Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.

b.      Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.

c.       Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.

Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura.

2.      Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunseikanbu ini terdapat empat bu (semacam departemen) dan ditambah satu bu lagi, sehingga menjadi lima bu.

Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut.

a. Somobu (Departemen Dalam Negeri).

b. Zaimubu (Departemen Keuangan).

c. Sangvobu (Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan) atau urusan Perekonomian.

d. Kotsubu (Departemen Lalu Lintas).

e. Shihobu (Departemen Kehakiman).

3.      Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur) yang meliputi:.

1. Jawa Barat : pusatnya di Bandung.

2. Jawa Tengah : pusatnya di Semarang.

3. Jawa Timur : pusatnya di Surabaya.

Ditambah dua daerah istimewa (Kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta.

Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai (Polisi Militer). Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, Lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo.

Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumera (tarikh Jepang), menggantikan tarikh Masehi.Waktu itu tarikh Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun (mulai tahun 1942) rakyat Indonesia.harus merayakan Hari Raya Tencosetsu (hari raya lahirnya

Kaisar Hirohito). Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunakan bahasa Jepang.

4.     Pemerintahan Sipil

Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan Sistem pemerintahan, UU No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi. Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah shu (karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten),gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu.

Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan. Shucokan memiliki

kekuasaan seperti gubenur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu (bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum),Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian).

B. Menganalisis Organisasi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang

1. Organisasi yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan

a. Gerakan Tiga A

Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan Tiga A (3A). Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki tiga semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan nippon pemimpin asia Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, sebagai pimpinan Gerakan Tiga A, bagian propaganda Jepang (Sedenbu) telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti K. Sutan Pamuncak dan Moh. Saleh.Di dalam

Gerakan Tiga A juga dibentuk subseksi Islam yang disebut “Persiapan Persatuan Umat Islam”. Subseksi Islam dipimpin olehAbikusno Cokrosuyoso. Pada Bulan Desember 1942 Gerakan Tiga A dinyatakan gagal, karena Gerakan Tiga A ini kurang mendapat simpati dari rakyat.

b. Pusat Tenaga Rakyat

“Gerakan Tiga A” telah gagal.Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan  nasional untuk melakukan kerjasama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda, Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukardjo Wiryopranoto.Organisasi itu juga tidak mendapat sambutan rakyat. Kemudian jepang membubarkan organisasi ini .

Sementara perkembangan Perang Asia Timur Raya mulai tidak menggembirakan. Kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran telah menimbulkan rasa tidak percaya dari rakyat. Oleh karena itu , Jepang harus dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka,antara lain Sukarno dan Moh. Hatta.

Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat.Kemudian Sukarno, Hatta, K.H.Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dibentuk tanggal 16 April 1943. Mereka kemudian disebut sebagai empat serangkai. Sebagai ketua panitia adalah Sukarno. Tujuan Putera adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putera bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi.

            Putera memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat dikenal sebagai Empat Serangkai. Kemudian pimpinan daerah dibagi, sesuai dengan tingkat daerah, yakni tingkat syu, ken, dan gun.

c. MIAI dan Masyumi

Sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh yang dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang.Tepat pada tanggal 4 September 1942 MIAI diizinkan aktif kembali.

Dengan diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. MIAI menjadi tempat bersilaturakhim, menjadi wadah tempat berdialog, dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat, dan tentu saja bersinggungan dengan perjuangan. MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan yang terkenal adalah “berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belahh”. Dengan demikian pada masa pendudukan Jepang, MIAI berkembang baik.Kantor pusatnya semula di Surabaya kemudian pindah ke Jakarta.

Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah:

a. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia.

b. Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman.

c. Ikut membantu Jepang dalam Perang AsiaTimur Raya

Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membuat program yang lebih menitikberatkan pada program-program yang bersifat sosio-religius.Secara khusus program-program itu akan diwujudkan melalui rencana:

(1) pembangunan masjid Agung di Jakarta, (2) mendirikan universitas, dan (3) membentuk baitulmal. Dari ketiga program ini yang mendapatkan lampu hijau dari Jepang hanya program yang ketiga.

MIAI menjadi tempat pertukaranpikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-mata untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Ir. Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjanah. Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut “Suara MIAI”. Dana yang terkumpul dari program tersebut semata-mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan dijalan Allah, bukan untuk membantu Jepang. Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang. MIAI tidak memberi konstribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan perang Asia Timur Raya. Ketua majelis ini adalah Hasyim Asy’ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam majelis ini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik.

Masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Dalam perkembangannya, tampil tokoh-tokoh muda di dalam Masyumi antara lain Moh. Natsir, Harsono Cokroaminoto, dan Prawoto Mangunsasmito. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro rakyat, sehingga menentang keras adanya romusa. Masyumi menolak perintah Jepang dalam pembentukannya sebagai penggerak romusa. Dengan demikian Masyumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat.

d. Jawa Hokokai

Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik, tentara Sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumaikici Harada membentuk organisasi baru yang diberinama Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa).

Rakyat diharapkan mem-berikan darma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat tiga hal: (1) mengorbankan diri, (2) mempertebal persaudaraan, dan (3) melaksanakan suatu tindakan dengan bukti.

Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai antara lain sebagai berikut:

a. Melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang.

b. Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan.

c. Memperkokoh pembelaan tanah air.

Organisasi Jawa Hokokai ini tidak berkembang di luar Jawa, sehingga Golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti di Sumatra berpendapat bahwa di Sumatra terdapat banyak suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat, kalau ada hanya lokal di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokokai ini juga dapat berkembang sesuai yang diinginkan Jepang.

2. Organisasi-organisasi Militer dan Semimiliter

Sesuai dengan sifat pemerintahan militer, Jepang berusaha mengerahkan rakyat Indonesia, terutama para pemuda melalui berbagai macam organisasi yang bersifat semimiliter dan juga yang bersifat militer.

a. Pengerahan Tenaga Pemuda

para pemuda dijadikan sasaran utama bagi propaganda Jepang. Dengan“Gerakan Tiga A” serta semboyan Jepang, Indonesia sama saja, Jepang saudara tua, tampaknya cukup menarik bagi kalangan pemuda. Pernyataan Jepang tentang persamaan, dinilai sebagai suatu perubahan baru dari keadaan di masa Belanda yang begitu diskriminatif.

Salah satu cara untuk menanamkan nilat-nilai tersebut kepada kaum muda adalah dengan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Pendidikan umum, seperti sekolah rakyat (sekolah dasar) dan sekolah menengah. Sedangkan pendidikan khusus adalah latihan-latihan yang diadakan oleh Jepang.Latihan-latihan yang diadakan Jepang, antara lain BPAR (Barisan Pemuda Asia Raya).Wadah ini digunakan untuk menanamkan semangat Jepang. BPAR diadakan dari tingkat pusat di Jakarta. Kemudian di daerah-daerah dibentuk Komite Penginsafan Pemuda, yang anggota-anggotanya terdiri atas unsur kepanduan. Bentuk komite seperti ini sifatnya lokal dan disesuaikan dengan situasi daerah masing-masing.

Barisan Pemuda Asia Raya tingkat pusat diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. Sebenarnya,BPAR bagian dari Gerakan Tiga A. Program latihan di BPAR diadakan dalam jangka waktu tiga bulan dan jumlah peserta tidak dibatasi. Semua pemuda boleh masuk mengikuti latihan.

Selain BPAR, Jepang juga membentuk wadah latihan yang disebut San A Seinen Kutensho di bawah Gerakan Tiga A, yang diprakarsai oleh H.Shimuzu dan Wakabayashi. Meskipun telah dibentuk San A Seinen Kutensho, perkumpulan kepanduan juga masih diadakan, misalnya “Perkemahan Kepanduan Indonesia” (Perkindo) yang diadakan di Jakarta. Gerakan kepanduan merupakan wadah yang cukup baik untuk membina kader yang penuh semangat dan disiplin. Perkumpulan ini pernah dikunjungi oleh Gunseikan dan tokoh Empat Serangkai dari Putera.

b. Organisasi Semimiliter

Seinendan

Seinendan (Korps Pemuda) adalah organisasi para pemuda yang berusia 14- 22 tahun. Tujuan dibentuknya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri.

Pengkordinasian kegiatan Seinendan ini diserahkan kepada penguasa setempat. Misalnya di daerah tingkat syu, ketuanya syucokan sendiri. Begitu juga di daerah ken, ketuanya kenco sendiri dan seterusnya. Untuk memperbanyak jumlah Seinendan, Jepang juga menggerakkan Seinendan bagian putri yang disebut Josyi Seinendan.Sampai pada masa akhir pendudukan Jepang, jumlah Seinendan itu mencapai sekitar 500.000 pemuda. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinendan antara lain,Sukarni dan Latif Hendraningrat.

Keibodan

Organisasi Keibodan (Korps Kewaspadaan) merupakan organisasi semimiliter yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25-35 tahun. Organisasi Seinendan dan Keibodan dibentuk di daerah-daerah seluruh Indonesia, meskipun namanya berbeda-beda. Misalnya di Sumatra disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konan Kokokudan. Jumlah anggota Seinendan diperkirakan mencapai dua juta orang dan Keibodan mencapai sekitar satu juta anggota. Di samping Seinendan dan Keibodan, pada bulan Agustus 1943 juga dibentuk Fujinkai (Perkumpulan Wanita). Anggotanya minimal harus berusia 15 tahun. Fujinkai bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus.Ketika situasi perang semakin memanas, Fujinkai ini juga diberi latihan militer sederhana, bahkan pada tahun 1944 dibentuk “Pasukan Srikandi”. Organisasi sejenis juga dibentuk untuk usia murid SD yang disebut Seinentai (barisan murid sekolah dasar), kemudian dibentuk Gakukotai (barisan murid sekolah lanjutan).

Barisan Pelopor

Pada pertengahan tahun, diadakan rapat Chuo-Sangi-In (Dewan Pertimbangan Pusat). Organisasi “Barisan Pelopor” berkembang di daerah perkotaan. Organisasi ini mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda, meskipun hanya menggunakan peralatan yang sederhana, seperti senapan kayu dan bambu runcing.

Barisan Pelopor ini berada di bawah naungan Jawa Hokokai. Anggotanya mencapai 60.000 orang. Di dalam Barisan Pelopor ini, dibentuk Barisan Pelopor Istimewa yang anggotanya dipilih dari asrama-asrama pemuda yang terkenal. Anggota Barisan Pelopor Istimewa berjumlah 100 orang, diantaranya ada Supeno, D.N. Aidit, Johar Nur, dan Asmara Hadi. Ketua Barisan Pelopor Istimewa adalah Sudiro. Barisan Pelopor Istimewa berada di bawah kepemimpinan para nasionalis,sehingga berkembang pesat. Dengan adanya organisasi ini, semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di lingkungan rakyat Indonesia menjadi berkobar.

Hizbullah

Pada tanggal 7 September 1944, PM Jepang, Kaiso mengeluarkan janji tentang kemerdekaan untuk Indonesia. Sementara keadaan di medan perang, Jepang mengalami berbagai kekalahan. Jepang mulai merasakan berbagai kesulitan. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan yang telah ada. Jepang merencanakan untuk membentuk pasukan cadangan khusus dan pemuda-pemuda Islam sebanyak 40.000 orang.

Tugas pokok Hizbullah adalah sebagai berikut:

a. Sebagai tentara cadangan dengan tugas:

1. melatih diri, jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya,

2. membantu tentara Dai Nippon,

3. menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, dan

4. menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang.

b. Sebagai pemuda Islam, dengan tugas:

1. menyiarkan agama Islam,

2. memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama, dan

3. membela agama dan umat Islam Indonesia.

3. Organisasi Militer

a. Heiho

Heiho (Pasukan Pembantu) adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain: (1) umur 18-25 tahun, (2) berbadan sehat, (3) berkelakuan baik, dan (4) berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain, membangun

b. Peta

Jepang berencana membentuk pasukan untuk mempertahankan tanah air

Indonesia yang disebut Pasukan Pembela Tanah Air (Peta). Peta adalah organisasi militer yang secara resmi berdiri pada tanggal 3 Oktober 1943. Berdirinya Peta ternyata mendapat sambutan hangat di kalangan pemuda. Banyak di antara para pemuda yang tergabung

dalam Seinendan mendaftarkan diri menjadi anggota Peta. Anggota Peta

yang bergabung berasal dari berbagai golongan di dalam masyarakat. Peta dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu

terjadi serangan dari pihak musuh. Jelasnya, Peta bertugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan Sekutu. Dalam kedudukannya di struktur oraganisasi militer Jepang, Peta memiliki kedudukan yang lebih bebas/fleksibel dan dalam hal kepangkatan ada orang Indonesia yang sampai mencapai perwira.

C. Menganalisis Pengerahan dan Penindasan Versus

Perlawanan

1.      Ekonomi Perang

            Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk

menopang kegiatan perang. Sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang. Sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mengambil kebijakan dalam bidang

ekonomi yang sering disebut self help. Hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Kebijakan Jepang itu juga sering disebut dengan Ekonomi Perang.

2.      Pengendalian di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Merekajuga harus melakukan kegiatan kerja bakti (kinrohosyi). Kegiatan kerja bakti itu meliputi, pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran.

Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang (Nippon Seishin).

Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru dan melakukan gerak badan (taiso) serta seikerei. Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut, membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putera.

Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kaderkader yang memelopori program Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi kejepangan.

3.      Pengerahan Romusa

            Rakyat yang dijadikan romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Romusa sukarela terdiri atas para pegawai yang bekerja (tidak digaji) selama satu minggu di suatu tempat yang penting yang disebut “Pekan Perjuangan Mati-Matian”,akan tetapi menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Rakyat Indonesia yang menjadi romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang, tanpa makan dan pelayanan yang cukup,mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak terurus. Tidak jarang di antara mereka jatuh sakitbahkan mati kelaparan.

Untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat merasa tidak dirugikan,

sejak tahun 1943,Jepang menyebut romusa itu sebagai “Prajurit Ekonomi” atau “Pahlawan Pekerja”.

4.      Perang Melawan Tirani Jepang

            Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh kempetai (polisi militer Jepang). Pada masa pendudukan Jepang banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kempetai.

a.      Aceh Angkat Senjata

            Salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawananan rakyat yang terjadi di Cot Plieng yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Cot Plieng, Provinsi Aceh. Abdul Jalil memimpin rakyat Cot Plieng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan pendudukan Jepang. Pada tanggal 24 November 1942, Jepang menyerang  saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh. Namun berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Cot Plieng, setelah Jepang membakar masjid. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas sehingga muncul perlawanan di Jangka Buyadi bawah pimpinan perwira Gyugun Abdul Hamid. Jepang menangkap dan menyandera semua anggota keluarga Abdul Hamid. Dengan berat hati akhirnya Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya.

b.      Perlawanan di Singaparna

            Perlawanan meletus pada bulan Februari, 1944.Perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, seorang ajengan di Sukamanah, Singaparna. Ia sangat menentang kebijakan-kebijakan Jepang yang tidak sesuai denganajaran Islam. Bahkan Zainal Mustafa secara

diam-diam telah membentuk “Pasukan Tempur Sukamanah” yang dipimpin oleh ajengan Najminudin. Pertempuran terjadi lebih kurang satu jam di kampung Sukamanah.Karena jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjata yang lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Pada tanggal 25 Oktober 1944,

mereka dihukum mati. Sementara Kiai Emar ( guru Zainal Mustafa ) disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal.

c.       Perlawanan di Indramayu

            Perlawanan rakyat Indramayu antara lain terjadi di Desa Kaplongan,Distrik Karangampel pada bulan April 1944. Kemudian pada bulan Juli,muncul pula perlawanan rakyat di Desa Cidempet, Kecamatan Lohbener. Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Rakyat protes dan melawan. Mereka bersemboyan “lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan”. Setelah kejadian tersebut, maka terjadilah perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat. Namun, sekali lagi rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan yang lengkap.

d.      Rakyat Kalimantan Angkat Senjata

            Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pang Suma, seorang pemimpin Suku Dayak. Pang Suma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Mereka hanya berjumlah sedikit, tetapi dengan bantuan rakyat yang militan dan dengan memanfaatkan keuntungan

alam —rimba belantara, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh—perlawanan berkobar dengan sengitnya. Namun, perang ini dapat ditaklukan karena adanya mata-mata Jepang.

e.       Perlawanan Rakyat Irian

            Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah “Gerakan Koreri” yang berpusat di Biak dengan pemimpinnya bernama L. Rumkorem. Biak merupakan pusat pergolakan untuk melawan pendudukan Jepang. Rakyat Irian memiliki semangat juang pantang menyerah, sekalipun Jepang sangat kuat, sedangkan rakyat hanya menggunakan senjata seadanya untuk melawan. Ternyata perlawanan di tanah Irian ini juga meluas ke berbagai daerah, dari Biak kemudian ke Yapen Selatan. Salah seorang pemimpin perlawanan di

daerah ini adalah Silas Papare. Rakyat Yape Selatan mendapatkan bantuan senjata dari Sekutu, bantuan senjata itu membantu rakyat Yape Selatan untuk mengalahkan Jepang.

f.         Peta di Blitar Angkat Senjata

            Penderitaan rakyat yang menimbulkan rencana para anggota Peta di Blitar untuk melancarkan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Pada tanggal 29 Februari

1945 dini hari, Supriyadi dengan teman-temannya mulai bergerak. Mereka

melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat dari daidan, lalu keluar dengan bersenjata lengkap. Pimpinan tentara Jepang kemudian menyerukan kepada

segenap anggota Peta yang melakukan serangan, agar segera kembali ke induk

kesatuan masing-masing. Tetapi mereka yang kembali ke induk pasukannya memenuhi panggilan justru ditangkapi, ditahan, dan disiksa oleh polisi Jepang.

            Untuk menghadapi perlawanan Peta di bawah pimpinan Supriyadi, Jepang

mengerahkan semua pasukannya dan mulai memblokir serta mengepung

pertahanan pasukan Peta tersebut. Namun, pasukan Supriyadi tetap bertahan. Mengingat semangat, tekad, dan keuletan pasukan Supriyadi dan Muradi tersebut,

maka Jepang mulai menggunakan tipu muslihat. Pasukan Supriyadi juga menyatakan menyesal atas perbuatan melawan Jepang dan berjanji untuk setia kepada kesatuannya. Mereka tidak menyadari bahwa telah masuk perangkap, karena dari tempat-tempat yang gelap pasukan Jepang telah mengepung mereka. Mereka kemudian dilucuti senjatanya dan ditawan, diangkut ke Markas Kempetai Blitar. Tokoh-tokoh dan anggota Peta yang

ditangkap kemudian diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta.

4. Perang Melawan Tirani Jepang

Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian.Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah Kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap,ditahan, dan disiksa.

a.      Aceh Angkat Senjata

Salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawananan rakyat yang terjadi di Cot Plieng yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Cot Plieng, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap romusa, maka rakyat Cot Plieng melancarkan perlawanan.Abdul Jalil memimpin rakyat Cot Plieng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan pendudukan Jepang.

Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun, Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu. Karena Abdul Jalil menolak jalan damai, pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Cot Plieng peperangan berlangsung pada 24 November 1942. Jepang menyerang pada saat salat subuh, Jepang menangkap dan menyandera semua anggota keluarga Abdul Hamid. Dengan berat hati akhirnya Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya.

b.      Perlawanan di Singaparna

Singaparna di bawah Kiai Zainal Mustafa menentang keras untuk melakukan seikeirei. Itulah sebabnya rakyat Singaparna mengangkat senjata melawan Jepang. Perlawanan meletus pada bulan Februari, 1944. Zainal Mustafa secara diam-diam telah membentuk “Pasukan Tempur Sukamanah” yang dipimpin oleh ajengan Najminudin.

Kiai Zainal Mustafa memulai pertempuran pada salah satu hari Jumat di bulan Februari 1944. Hari berikutnya datang kembali rombongan utusan Jepang ke Sukamanah untuk mengadakan kembali perundingan dengan Zainal Mustafa, akan tetapi utusan Jepang itu bersikap congkak dan sombong untuk menunjukkan bahwa Jepang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih kuat. Hal ini menyulut kemarahan pengikut Zainal Mustafa, sehingga utusan Jepang itu pun dilucuti senjatanya dan ditangkap bahkan ada yang dibunuh, sementara ada juga yang berhasil melarikan diri.

 Zainal Mustafa dengan pengikutnya bertempur mati-matian untuk menghadapi gempuran dari pihak Jepang. Karena jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjata yang lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Dalam pertempuran ini banyak berguguran para pejuang Indonesia. Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar. Selanjutnya Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944, mereka dihukum mati. Sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal.

c.       Perlawanan di Indramayu

Perlawanan rakyat Indramayu antara lain terjadi di Desa Kaplongan, Distrik Karangampel pada bulan April 1944. Kemudian pada bulan Juli, muncul pula perlawanan rakyat di Desa Cidempet, Kecamatan Lohbener.Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Rakyat yang baru saja memanen padinya harus langsung dibawa ke balai desa. Setelah itu, pemilik mengajukan permohonan kembali untuk mendapat sebagian padi hasil panennya. Rakyat tidak dapat menerima cara-cara Jepang yang demikian. Rakyat protes dan melawan. Mereka bersemboyan “lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan”. Setelah kejadian tersebut, maka terjadilah perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat. Namun, sekali lagi rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan yang lengkap. Rakyat telah menjadi korban dalam membela bumi tanah airnya.

d.      Rakyat Kalimantan Angkat Senjata

Salah satu perlawanandi Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pang Suma, seorang pemimpin Suku Dayak. Pemimpin Suku Dayak ini memiliki pengaruh yang luas di kalangan orang-orang atau suku-suku dari daerah Tayan, Meliau, dan sekitarnya.

e.      Perlawanan Rakyat Irian

Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah “Gerakan Koreri”yang berpusat di Biak dengan pemimpinnya bernama L. Rumkorem. Biak merupakan pusat pergolakan untuk melawan pendudukan Jepang. Rakyat Irian memiliki semangat juang pantang menyerah, sekalipun Jepang sangat kuat, sedangkan rakyat hanya menggunakan senjata seadanya untuk melawan. Rakyat Irian terus memberikan perlawanan di berbagai tempat.

 Salah seorang pemimpin perlawanan didaerah ini adalah Silas Papare. Perlawanan di daerah ini berlangsung sangat lama bahkan sampai kemudian tentara Jepang dikalahkan Sekutu. Setelah berjuang bergerilya dalam waktu yang sangat lama, rakyat Yape Selatan mendapatkan bantuan senjata dari Sekutu, bantuan senjata itu membantu rakyat Yape Selatan untuk mengalahkan Jepang.

f.        Peta di Blitar Angkat Senjata

Sebagai komandan Peta, Supriyadi cukup memahami bagaimana penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan Jepang. Jepang. Pada tanggal 29 Februari 1945 dini hari, Supriyadi dengan teman-temannya mulai bergerak. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat dari daidan, lalu keluar dengan bersenjata lengkap. Setelah pihak Jepang mengetahui adanya gerakan penyerbuan itu, mereka segera mendatangkan pasukan yang semuanya orang Jepang.

Pimpinan tentara Jepang kemudian menyerukan kepadasegenap anggota Peta yang melakukan serangan, agar segera kembali ke induk kesatuan masing-masing. Beberapa kesatuan mulai memenuhi perintah pimpinan tentara Jepang itu. Mereka ditangkapi, ditahan, dan disiksa oleh polisi Jepang. Mereka yangtetap melakukan perlawanan itu antara lain peleton pimpinan Shodanco, Supriyadi, dan Muradi. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan Distrik Pare.

Mengingat semangat, tekad, dan keuletan pasukan Supriyadi dan Muradi tersebut,maka Jepang mulai menggunakan tipu muslihat. Tidak terlalu lama akhirnya perlawanan Peta di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi ini dapat dipadamkan. Tokoh-tokoh dan anggota Peta yang ditangkap kemudian diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Setelah melalui beberapa kali persidangan, mereka kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peranan masing-masing dalam perlawanan itu. Ada yang mendapat pidana mati, ada yang seumur hidup, dan sebagainya. Mereka yang dipidana mati antara lain, dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarno. Sementara itu, Supriyadi tidak jelas beritanya dan tidak disebut-sebut dalam pengadilan tersebut.

D. Dampak Kedatangan Saudara Tua dalam Berbagai Kehidupan

1. Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

a. Bidang Politik

Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan kearah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tenno Heika.

            Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat yang meliputi Jawa-Madura berpusat di Batavia. Sementara itu di Sumatera berpusat di Bukittinggi, angkatan lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian, sebagai pusatnya di Ujungpandang. Pemerintahan itu berada dibawah pimpinan Panglima Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat (Vietnam).

            Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda, seperti gerakan Tiga A dan Gerakan Putera, tetapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh PM Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943. Kebijakan politik Jepang yang sangat keras itu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia terutama kaum nasionalis untuk segera mewujudkan cita-cita mereka, yaitu Indonesia merdeka.

b. Keadaan Sosial-Budaya dan Ekonomi

Untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. di kota-kota dibentuk barisan romusa sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang mulanya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Panitia pengerahan disebut dengan Romukyokai, yang ada disetiap daerah.

            Para pekerja romusa itu diperlakukan dengan kasar dan kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan dan makan tidak diperhatikan. Banyak pekerja romusa yang jatuh sakit dan meninggal. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja romusa sebagai “pahlawan pekerja” atau “prajurit ekonomi”.

            Saat itu kondisi masyarakat menyedihkan. Bahan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi pekerja romusa. Gelandangan di kota-kota besar semakin tumbuh sumbur. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya.

            Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai Jepang dan diawasi sangat ketat. Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang.

            Masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jarak. Mereka melakukannya secara bergantian. Untuk mejalankan tugas tersebut dengan baik, maka dibentuklah tonarigumi (rukun tetangga) untuk memobilisasi massa dengan efektif.

            Sementara itu, komunikasi di Indonesia mengalami kesulitan baik komunikasi antar pulau maupun komunikasi dengan dunia luar,karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan Bahasa Indonesia. Untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah pusat kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta, yang bernama Keimun Bunka Shidosho.

            Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah Kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Seringkali rakyat yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh kempetai (polisi militer Jepang).

c. Pendidikan

Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan enam tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib.

            Sementara itu, Perguruan Tinggi di tutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi. Pada saat itu, perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran.

            Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Menurut Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun, bagi bangsa Indonesia tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan.

            Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan seinenden dan keibodan (pembantu polisi). Mereka dilatih baris berbaris dan perang meskipun hanya bersenjatakan kayu.

d. Birokrasi dan Militer

Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya UU no. 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan UU No.28 tentang Aturan Pemerintah Syu dan Tokubetshu Syi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi Jepang, yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan

perang di wilayah selatan.

            Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat dalam bidang militer. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih menduduk dengan latihan-latihan militer. Bekas pasukan Peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

2. Janji kemerdekaan

Pada tahun 1944, Jepang terdesak, Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hedeki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Jiniaki Kaiso sebagai perdana menteri. Angkatan udara Sekutu yang di Morotai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang dalam melawan Sekutu.

            Sementara itu Jenderal Kiniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan (September 1944). Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Sementara itu Jenderal Kiniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan (September 1944). Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu

            Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P Suroso sebagai wakil ketua merangkap kepala Tata Usaha dan seorang Jepang sebagai wakilnya Tata Usaha, yaitu Masuda Toyohiko dan Mr. R. M. Abdul Gafar Pringgodigdo. Semua anggotanya terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia, ditambah tujuh orang Jepang yang tidak punya suara.

            Sidang BPUPKI dilakukan dua tahap, tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung Chou Shangi In di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Jepang tidak pernah terlibat dalam pembicaraan persiapan kemerdekaan. Semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan Indonesia merupakan urusan pemimpin dan anggota dari Indonesia.

            Pada pidato sidang BPUPKI,Radjiman menyampaikan pokok persoalan mengenai Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10-11 Juni 1945, dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar.

            Dalam sidang pertama, Sukarno mendapat kesempatan berbicara dua kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Sukarno mengusulkan dasar-dasar negara. Pada mulanya Sukarno mengusulkan Panca Dharma. Nama Panca Dharma dianggap tidak tepat. Sukarno kemudian meminta saran pada seorang teman, yaitu Muh. Yamin. selanjutnya dinamakan Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan Negara Indonesia, supaya kekal dan abadi.

Pada kesempatan tersebut Ir. Sukarno juga menjadi pembicara kedua. Ia mengemukakan tentang lima dasar negara. Lima dasar itu adalah (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, (5) Ketuhanan Yang Maha Esa. Pidato itu kemudian dikenal dengan Pancasila .

Sementara itu Muh.Yamin dalam pidatonya juga mengemukakan Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin ada lima azas, yaitu (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusian, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan rakyat.

            Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang. Pembentukan panitia sembilan itu bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya Negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas, Ir. Sukarno, Drs Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A Maramis, Abdul Kahar Muzakkar, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia Merdeka. Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia Merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta.

3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

BPUKPI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945.